Makalah tentang HAM (Pengelompokan HAM)

Mohon kritik dan saran sertakan di kolom komentar demi kelancaran bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-ha dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah dari tuhan Yang Maha Esa. Artinya hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara. Oleh karena itu pula hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut, diabaiakan, dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi.

Segala hak yang berakar dari martabat, harkat, serta kodrat manusia adalah hak yang lahir bersama manusia itu. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hak itu tidak tergantung pada pengakuan manusia, negara, dan masyarakat lain. Hak ini diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.^[1]

1

Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM.

2

Makalah ini akan membahas tentang beberapa pengelompokan HAM yang ada di dunia seperti, civil rights, political rights, socio economic rights, dan cultural rights.

B.       Rumusan Masalah

1.    Apa pengertian hak asasi manusia?

2.    Apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM civil right?

3.    Apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM political right?

4.    Apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM socio economic right?

5.    Apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM cultural right?

C.      Tujuan

1.    Untuk mengetahui pengertian hak asasi manusia.

2.    Untuk mengetahui apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM civil right.

3.    Untuk mengetahui apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM political right.

4.    Untuk menetahui apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM socio economic right.

5.    Untuk mengetahui apa saja HAM yang terdapat dalam pengelompokan HAM cultural right.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian HAM

Menurut tilaar (2001), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperloleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.

HAM bersifat umum atau universal. Di katakan demikian karna beberapa hak yang dimiliki manusia tidak mamandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuia dengan bakat cita-citanya. Secara definitive, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu pemahaman bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan Negara.

Berdasarkan bebrapa rumusan HAM tersebut dapat ditarik pemahaman tentang beberapa pokok hakikat HAM, yaitu:

1.    HAM tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2.    HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal-usul social bangsa.

3.   

3

HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hokum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

4

Ruang lingkup HAM meliputi beberapa hal. Pertama, hak sisial politik ( hak alamiah, yang dibawah oleh manusia sejak ia dilahirkan. Contohnya, hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan. Kedua, hak social ekomoni- social budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya. Contohnya, hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat/ berorganisasi, hak mengemukakan pendapat (lisan dan tertulis), hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.^[2]

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[3]

B.  Pengelompokan HAM

HAM di kelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1.    Civil Right (Hak Sipil)

Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan.

Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional. Hak-hak sipil bervariasi di setiap negara karena perbedaan dalam demokrasi, namun mungkin untuk menunjukkan beberapa hak-hak sipil yang sebagian besar tetap umum. Beberapa hak-hak sipil universal dikenal seseorang adalah kebebasan berbicara, berpikir dan berekspresi, agama serta pengadilan yang adil dan tidak memihak.

5

Di dalamnya meliputi:

a.    Integrity Right

Integrity adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.

Integrity Right, terliput di dalamnya:

1)   Hak untuk hidup dan mempertahankan perikehidupan

Hak untuk hidup merupakan hal yang paling penting. Hak ini tidak hanya sekedar hak alamiah yang penting. Namun juga menjadi urutan yang pertama yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 3 DUHAM menegaskan, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadi.”

Penekanan lebih lanjut bagi setiap negara dalam melindungi dan menjamin hak untuk hidup terkandung dalam Pasal 6 Ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik :” Setiap orang mempunyai hak utnuk hidup melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

2)   Hak untuk penghapusan hukuman mati

Tiga alasan spesifik untuk penghapusan hukuman mati: (1) Jelas digambarkan dalam publikasi seperti kebutuhan untuk menghindari mengeksekusi terhadap seseorang yang tidak sengaja dituduh bersalah. (2) Kurangnya bukti statistik yang menunjuk ke hukuman mati sebagai pencegahan hukuman mati. (3) Tingkat yang lebih tinggi dan eksekusi di antaranya, mereka dan masyarakat terpinggirkan. Termasuk orang cacat mental dan intelektual.

Hak untuk penghapusan hukuman mati ini bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak terbukti melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

3)   Hak untuk larangan perbudakan

6

Tidak seorang pun boleh diperbudak. Perbudakan bukan hanya merendahkan martabat manusia, namun juga menempatkan seseorang tidak mempunyai apa pun dan menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Pelarangan ini diwajibkan bagi setiap negara sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 DUHAM :” Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperrhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang”.

Setiap manusia sama sekali tidak boleh diperlakukan sebagai budak. Perlakuan atas seseorang untuk melakukan kerja paksa, juga disamakan sebagai perbudakan.

4)   Hak untuk memilih negara domisili

Setiap manusia yang lahir di negara tertentu memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya untuk menentukan dan memilih negara yang dikehendakinya untuk tempat tinggal.

5)   Hak untuk kembali ke negara asal

Setiap manusia yang mungkin telah berganti warga negara lain dari negara tempat ia lahir, memiliki hak untuk kembali ke negara tempat kelahirannya.

6)   Perlindungan hak pribadi

Penghormatan dan perlindungan sebagai pribadi manusia dapat dimaksudkan sebagai landasan berpikir untuk mencegah praktek maupun diskriminasi. Pasal 6 DUHAM menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.” Pengakuan sebagai pribadi manusia itu juga diperkuat oleh Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, “Setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada”.

Hak untuk diakui sebagai pribadi itu mandapat tambahan penegasan dalam pasal 7 DUHAM,” Semua orang sama di depan hukum dann berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasii apa pun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhdap diskriminasi apa pun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut”. Dengan demikian, setiap orang berdasarkan prinsip non-diskriminasi sebagai individu (manusia) harus diakui dan dilindungi hak-haknya dari praktek diskriminasi.

7)  

7

Hak pemulihan kehormatan dan nama baik

Setiap warga negara yang mendapatkan pencemaran nama baik dan peralakuan tidak menyenangkan mandapatkan hak untuk kembali memulihkan kehormatan dan nama baiknya.

8)   Perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan

Warga negara berhak mendapat perlindungan dari pemerintah terhadap hak kepemilikan yang sudah resmi menjadi miliknya sendiri.

9)   Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang- Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Disini maksud setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.[4]

10)    Penghormatan terhadap keyakinan beragama

Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih apa yang telah ia yakini tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dan pihak lainpun harus menghormati hal tersebut dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.

11)    Hak untuk mendapatkan suaka untuk terbebas dari pengejaran atau tuntutan dari negara

Setiap warga negara mempunyai hak untuk dapat perlindungan dari negara dimana ia menetap sekarang dari pengejaran negara yang sebelumnya ia tinggal, terlepas dari masalah yang ia dapat di negara sebelumnya.

12)   

8

Hak untuk mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan

Setiap manusia yang terlahir kedunia berhak mendapat kebangsaan atau kewarganegaraan dari negara dimana tempat ia lahir.

13)    Hak untuk hidup berkeluarga

Adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk bisa memiliki keluarga dan hidup bahagia bersama keluarganya tanpa ada campur tangan orang lainnya.

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[5]

b.    Due Process Right

Due Process Right, meliputi:

1)   Hak untuk larangan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, dan pengasingan

Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat di cabut dan semua anggota keluarga manusia adalah dari dasar kebebasan, keadialan, dan perdamaian dunia 

2)   Hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil

Seluruh tahapan proses peradilan dalam rangka penegakan HAM, temasuk hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana harus dijalankan berdasrkan etika atau moral, akala sehat ( rasional), dan hati nurani yang bersih dengan berpegang teguh kepada integritas ( moral/imporsial) yang dapat dibenarkan secara filosofis, teoritis, normatif, sosiologi. Peradilan yang berimbang dapat terjadi bila ada persamaan kedudukan dimuka hukum, dikedepankan dalam proses peradilan.

3)   Hak mendapatkan perlakuan yang sama dimuka pengadilan

9

Setiap warga negara, tanpa membedakan status, jabatan, keturunan, harta, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam sebuah pengadilan. Karena seharusnya pengadilan hanya membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah tanpa melihat latar belakang orang tersebut.

4)   Hak terdakwa untuk membela diri

Setiap warga negara yang melakukan kesalahan dan kemudian di adili oleh pengadilan, terdakwa tersebut masih memiliki hak untuk membela dirinya dan orang lainnya harus menghormati hak tersebut dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang.

5)   Hak untuk tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan

Warga negara memiliki hak untuk tidak mendapatkan hukuman atas apa yang tidak ia lakukan, karena hukuman hanya berlaku kepada mereka yang melakukan kesalahan.

2.    Political Rights

a.    Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

1)   Mengeluarkan pikiran secara bebas;

2)   Memperoleh perlindungan hukum.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1)   Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;

2)   Menghonnati aturan-aturan moral yang diakui umum;

3)   Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4)   Menjaga dan menghonnati keamanan dan ketertiban umum; dan

5)   Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.[6]

10

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di rnuka umum oleh warga negara. aparatur pernerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1)   Melindungi hak asasi manusia;

2)   Menghargai asas legalitas;

3)   Menghargai prinsjp praduga tidak bersalah; dan

4)   Menyelenggarakan pengamanan.

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyarnpaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

b.    Hak untuk berserikat dan berkumpul

Salah satu hak normatif pekerja adalah hak untuk membentuk/ menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh guna melindungi kepentingannya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta keluarganya. Hak untuk membentuk/menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh telah dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Hak berserikat adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, dimiliki oleh setiap orang termasuk pekerja/buruh. Pekerja/buruh dapat membentuk serikat pekerja/serikat buruh sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingannya.[7]

c.    Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan

Partisipasi merupakan aspek yang penting dari demokrasi, partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan sekelompok orang yang akan turut serta secara aktif baik dalam kehidupan politik dengan jalan untuk memilih pimpinan secara langsung atau langsung, dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.[8] Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadikan dirinya ikut ambil bagian dalam pemerintahan, baik di tingkat daerah, provinsi, atau bahkan di tingkat pusat.

d.  

11

Hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama

Hak pelayanan publik yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia sebagi berikut:

1)   Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2)   Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;

3)   Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta tenvujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;

4)   Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.[9]

e.    Hak untuk memilih dan dipilih

Dimana setiap warga negara berhak memilih calon pemimpin yang dikehendakinya terlihat jelas dalam pemilihan umum, dalam kegiatan ini masyarakat berperan serta dalam menentukan wakil yang akan duduk di pemerintahan. Pemberian suara dapat dianggap sebagai suatu bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena akan menurut keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

12

Dan juga setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat yang tentunya mendapatkan hak yang sama untuk dipilih oleh masyarakat lainnya.

Partisipasi politik adalah kegiatan sekelompok orang yang akan turut serta secara aktif baik dalam kehidupan politik dengan jalan untuk memilih pimpinan secara langsung atau langsung, dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.[10]

3.    Socio Economic Rights

Sosio economic rights di dalamnya meliputi:

a.    Hak untuk bekerja

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Seperti seorang dewasa yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Orang tersebut berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bidang yang ia kuasai tanpa diskriminasi atau pengaruh dari orang lain.

b.    Hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama

Setiap pekerja berhak mendapat upah yang sama sesuai dengan jabatan yang ia dapatkan. Misalnya sebuah perusahaan yang mempunyai banyak pegawai, perusahaan tersebut harus memberi upah para pegawainya sesuai jabatan yang di dapatkannya. Jika beberapa orang berada pada jabatan yang sama, maka orang-orang tersebut mendapatkan upah yang sama juga.

c.    Larangan adanya kerja paksa

Setiap pekerja berhak menekuni pekerjaan sesuai bidang yang ia pahami tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

d.   Serikat pekerja atau buruh

13

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Seperti beberapa orang yang bekerja sebagai buruh pabrik, mereka bisa membentuk sebuah perkumpulan buruh pabrik agar bisa saling menjaga antara buruh yang satu dengan yang lainnya, seperti pada saat para buruh memperjuangkan nasibnya dengan cara berdemonstrasi.

e.    Mengatur dan tawar menawar

Setiap orang dalam mengambil sebuah keputusan berhak melakukan tawar menawar untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Tawar menawar tidak hanya terjadi pada saat transaksi jual beli, melainkan juga pada saat pengambilan keputusan saat diskusi.

f.     Hak cuti dan libur

Setiap pekerja berhak mendapatkan cuti atau libur dari atasannya baik karena libur nasional ataupun karena alasan lainnya yang masuk akal. Seperti libur karena hari raya, hari kemerdekaan, cuti hamil, sakit, dan keperluan yang penting yang tidak bisa ditinggalkan lainnya.

g.    Standar hidup yang layak

Setiap warga negara berhak hidup dengan layak dan berkecukupan. Hal ini telah dijamin oleh negara, dimana sebuah nagara harus memberikan setiap warga negaranya kehidupan yang layak.

h.    Hak untuk mendapatkan makanan

Setiap orang berhak mendapatkan makanan dan memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya. Pihak-pihak tertentu tidak boleh menghalangi seseorang untuk mendapatkan makanan, karena hal tersebut merupakan hak dari masing-masing manusia.

i.      Hak untuk mendapatkan kesehatan

Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan warga negara lainnya. Seperti pemerintah menjamin kesehatan warga negara dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis.

j.      Hak untuk mendapat tempat tinggal

14

Setiap warga negara berhak menentukan dimana ia akan menetap dan melangsungkan kehidupannya. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjamin warga negaranya untuk mendapatkan tempat tinggal di negara tersebut.

k.    Hak untuk mendapatkan pendidikan

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memeperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.[11]

4.    Cultural Rights

Cultural Rights di dalamnya meliputi:

a.    Hak berperan serta dalam kehidupan budaya.

Hak yang diberikan kepada seseorang dalam kehidupannya, dimana seseorang tersebut memiliki kewajiban mengikuti, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan yang ada di indonesia. Seperti ikut mempelajari dan menghargai masing-masing budaya dari setiap daerah, sehingga budaya tersebut dapat terus dilestarikan dan menjadi kebanggaan warga negara.

b.    Hak memperoleh manfaat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan.

Hak yang diberikan kepada seseorang dimana orang tersebut akan mendapatkan sesuatu yang sama dengan orang lainnya untuk merasakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan juga mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut. Seperti menggunakan alat komunikasi seperti handphone, dan dengan adanya sosial media saat ini yang akan sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi.

c.    Perlindungan terhadap hak cipta

Setiap manusia yang mungkin memiliki kreatifitas dan menciptakan sebuah karya, manusia tersebut mendapatkan perlindungan terhadap hak cipta karyanya tersebut dari negaranya asalkan karya yang ia ciptakan merupakan karyanya sendiri bukan hasil dari menjiplak karya orang lain. Seperti ketika seseorang menciptakan sebuah lagu, dan lagu tersebut benar-benar ciptaanya. Maka orang tersebut berhak terhadap perlindungan hak cipta.

d.  

15

Kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan

Setiap manusia yang terlahir di dunia berhak mengembangkan ilmu pengetahuan yang ia miliki dan melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Seperti seseorang yang telah menjadi sarjana, orang tersebut masih bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

Selain dari pengelompokan HAM dalam empat kelompok tersebut di atas, maka dikenal pula adanya pengelompokan lain sebagai berikut:

a.    Hak untuk tidak dipengaruhi

Hak untuk tidak dipengaruhi seperti misalnya seseorang memiliki sebuah pendapat atau sebuah keyakinan tentang hal tertentu orang lainnya tidak boleh mencoba membelokkan pendapat tersebut atau bahkan menyalahkan pendapat tersebut. Tetapi ada pengecualian jika pendapat orang lain tersebut berupa sebuah nasihat ataupun motivasi yang bisa membuat orang tersebut lebih baik lagi maka hal tersebut boleh-boleh saja.

b.    Hak-hak perempuan

Sebuah hak yang wajib didapatkan oleh seorang perempuan sebagai manusia dan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain. Karena seorang perempuan sering mendapatkan tindakan diskriminasi dari seorang laki-laki, maka hak tersebut akan sangat membantu agar para perempuan mendapatkan keadilan.

c.    Larangan adanya diskriminasi

16

Hak ini menjelaskan tentang dimana semua orang di dunia harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memebedakan ras, ekonomi, suku, agama, dan lain sebagainya. setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

d.   Perlindungan terhadap anak-anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[12] Karena anak-anak sebagai anugerah dari Tuhan yang maha Esa wajib kita lindungi dari ancaman apapun di dunia ini.

e.    Perlindungan terhadap minoritas

Setiap golongan masyarakat kecil di dunia berhak mendapat perlindungan dari ancaman-ancaman golangan masyarakat yang lebih besar lainnya. Misalnya warga muslim minoritas yang hidup di negara eropa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman kelompok mayoritas negara tersebut.

f.     Hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menggunakan bangunan sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Hasil pembangunan seperti jalan raya, jembatan, sekolah dan lain-lain.

g.    Hak memperoleh informasi

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Prof. Jimly Asshiddiqe, dengan mengkaji pengaturan tentang HAM yang berjumlah dua puluh tujuh butir dalam UUD NRI Tahun 1945, mengemukakan bahwa jika ketentuan yang sudah diadopsi ke dalam UUD diperluas dengan memasukkan elemen baru yang bersifat menyempurnakan rumusan yang ada, kemudian dikelompokkan kembali, sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum di muat di dalamnya, maka rumusan HAM dapat mencakup empat kelompok materi sebagai berikut:

1.   

17

Kelompok hak-hak sipil

2.    Kelompok hak-hak politik

3.    Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan

4.    Kelompok tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia

Pengelompokan HAM tersebut di atas, tidak bersifat statis, akan tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi baik secara domestik maupun global, sehingga tidak terelakan jika kemudian terjadi penambahan-penambahan, karena HAM selalu menggenerasi.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Ruang lingkup HAM meliputi beberapa hal. Pertama, hak sisial politik, hak alamiah, yang dibawah oleh manusia sejak ia dilahirkan. Contohnya, hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan. Kedua, hak social ekomoni- social budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya. Contohnya, hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat/ berorganisasi, hak mengemukakan pendapat (lisan dan tertulis), hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: civil rights, political rights, socio economic rights, dan cultural rights.

Selain dari pengelompokan HAM dalam empat kelompok tersebut di atas, maka dikenal pula adanya pengelompokan lain sebagai berikut:

1.    Hak untuk tidak dipengaruhi

2.    Hak-hak perempuan

3.    Larangan adanya diskriminasi

4.    Perlindungan terhadap anak-anak

5.    Perlindungan terhadap minoritas

6.    Hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

7.    Hak memperoleh informasi

18

 

B. 
Saran

Semoga dengan adanya makalah ini dapat membantu masyarakat supaya lebih memahami dan menghargai hak sesama manusia. Sebaiknya pemerintah juga lebih memperhatikan hak asasi manusia khususnya rakyat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman H.I, 2007. Sistem Politik Indonesia : Graha Ilmu

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. 2014. Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika

Ifdhal Kashim, 2007, Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional, Yogyakarta

Margarret. Umu Hilmy. Hak berserikat dalam hukum positif indonesia. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999

Qamar, Nurul S.H., M.H. 2014. Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika

Sachlan Effendi. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Jogjakarta: Diva Perss.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

20

 

---

[1] Ifdhal Kashim, 2007, Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional, Yogyakarta

[2] Sachlan Effendi. Pendidikan Kewarganegaraan. Jogjakarta: Diva Perss. 2011. Hlm: 30

[3] Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999

[4] Abdul Hafidz, Efektifitas pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum. Hlm: 9

[5] Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika 2014. hlm: 101

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

[7]Margarret. Umu Hilmy. Hak berserikat dalam hukum positif indonesia. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm: 2

[8] A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia : Graha Ilmu, 2007. Hlm: 285

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

[10] A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia : Graha Ilmu, 2007. Hal 285

[11] Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika 2014. hlm: 103

[12] Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi. 2014. hlm: 101